PROFIL KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. BUNGO

.

LENGKAPI DOKUMEN AMDAL/UKL-UPL/SPPL KEGIATAN ANDA

Setiap usaha/kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bungo haruslah dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

merupakan salah satu program Kementrian Negara Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerintah kabupaten dalam pemulihan kualitas lingkungan yang dilaksanakan dengan membuka peluang dan kesempatan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

LINGKUNGAN HIDUP BUNGO IN ACTION

Galeri kegiatan dan dokumentasi oleh Kantor Lingkungan Hidup Kab. Bungo.

HASIL PENGUJIAN KUALITAS AIR SUNGAI DI KAB. BUNGO TAHUN 2010

Berikut hasil laboratorium pengujian kualitas air sungai Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Senamat, Batang Pelepat, dan Batang Jujuhan tahun 2010.

KEBUTUHAN PERALATAN DAN BAHAN KIMIA SESUAI SNI UNTUK PENGUJIAN KUALITAS AIR DAN AIR LIMBAH

Lihat detail berikut.

Senin, 24 Oktober 2011

VERIFIKASI MIH 2011

Peraturan Dusun Lubuk Beringin Nomor 05 tahun 2003

Kabupaten Bungo kembali menjadi nominator peraih penghargaan Menuju Indonesia Hijau tahun 2011. Pada tanggal 12 - 13 Oktober 2011, Tim penilai MIH 2011 turun ke lapangan untuk verifikasi data yang telah dikirimkan melalui kuisioner sebelumnya. Tim penilai berasal dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan kalanagn civitas akademika dari Jambi, yang didampingi BLHD Provinsi Jambi. Lokasi yang menjadi fokus penilaian adalah Dusun Lubuk Beringin Kec. bathin III Ulu dan Dusun baru Pelepat Kecamatan Pelepat.
Pohon Sialang di Dusun Baru Pelepat

Pemilahan Sampah, Kunci Awal Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan


Salah satu sasaran utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah pengurangan timbulan sampah. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagai program nasional sanitasi Indonesia menargetkan pengurangan sebesar 20 persen atas timbulan sampah di akhir tahun 2014. Sasaran pengurangan itu terutama ditujukan di tingkat rumah tangga melalui penerapan upaya 3R (reduce, reuse, recycle).

Pemilahan sampah merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga sebagai kunci awal kegiatan 3R. Secara umum, pemilahan dapat dilakukan berdasarkan jenis sampahnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik di antaranya adalah sampah sisa makanan, sayur mayur serta sampah yang mudah membusuk lainnya. Sedangkan sampah anorganik pada umumnya terdiri atas plastik, botol kaca, kaleng dan semacamnya.

Untuk dapat memulai kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pemilahan sampah plastik dapat menjadi pilihan. Salah satu keuntungan dari pemilahan sampah plastik adalah tidak timbulnya permasalahan dengan bau serta relatif rendahnya potensi penyebaran penyakit apabila penyimpanan dilakukan di dalam rumah.

Statistik Persampahan Domestik Indonesi tahun 2008 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sampah plastik menyumbang 14 persen (berat) terhadap total timbulan sampah domestik di Indonesia. Potensi pemanfaatan kembali sampah plastik inilah yang perlu ditingkatkan melalui kegiatan pemilahan sampah plastik di rumah tangga.

Kunci utama keberhasilan pemilahan sampah adalah kesadaran untuk melakukan pemilahan. Kesadaran ini diperlukan mengingat bahwa faktor penghambat kegiatan pemilahan ini dari sisi teknologi dan biaya relatif sangat rendah. Hampir semua anggota keluarga dapat melakukan kegiatan pemilahan, mulai dari orang tua, anak sampai ke pembantu rumah tangga.

Untuk memulai kegiatan pemilahan sampah plastik, setiap keluarga dapat menyiapkan wadah (dapat berupa kantong besar maupun jenis wadah lainnya) yang digunakan untuk menyimpan sampah plastik. Setiap sampah plastik yang dihasilkan oleh masing-masing anggota keluarga langsung dikumpulkan di wadah tersebut oleh yang bersangkutan. Untuk menghindari sampah yang terkumpul tersebut diambil oleh pemulung, maka wadah pengumpulan dapat diletakkan di dalam rumah atau di dalam wilayah yang masuk dalam pagar rumah (misalnya di pekarangan belakang maupun di dapur). Dalam periode tertentu sampah plastik yang telah terkumpul dapat dijual ke pengepul terdekat ataupun ke pemulung.

Selanjutnya, untuk mengelola sampah plastik yang telah terkumpul di masing-masing rumah tangga dapat dibentuk “Bank Sampah” yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Bank sampah tersebut dapat mengelola sampah plastik yang diterima dari rumah tangga sekitarnya dengan cara menjualnya langsung ke pengepul maupun dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Terdapat beragam cerita keberhasilan kegiatan pemilahan sampah plastik di rumah tangga di Indonesia. Selanjutnya adalah kesadaran serta kemauan kita untuk sedikit meluangkan waktu dan tenaga melakukan pemilahan sampah di samping tentunya mengurangi sebanyak mungkin penggunaan sampah plastik sebagai bagian untuk menyelamatkan bumi dan berkontribusi dalam pengurangan  timbulan sampah sebagaimana sasaran pengelolaan sampah nasional.

(http://sanitasi.or.id/)

GALERI PAMERAN PEMBANGUNAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB.BUNGO

Kamis, 11 Agustus 2011

KUALITAS AIR SUNGAI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010


















UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PENGENDALIAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)


Kabupaten Bungo merupakan daerah yang berpotensi dan berpeluang dalam pengembangan berbagai usaha atau kegiatan pemenuhan barang dan jasa, dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang pesat, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki, misalnya pertambangan dan perkebunan. Selain melihat aspek sosial dan ekonomi dalam memajukan daerah dengan adanya berbagai usaha/ kegiatan tersebut, perlu juga diperhatikan aspek lingkungan, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas dari usaha/kegiatan tersebut. Dalam upaya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup secara terpadu dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Upaya pengendalian dan pengelolaan kegiatan pembangunan ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi dampak fisika, kimia, biologi dan sosial terhadap lingkungan. Untuk itu setiap usaha/kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Bungo haruslah dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010.

Persyaratan dalam pengurusan dokumen UKL/UPL dan SPPL di Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo:

1.       Foto copy KTP
2.       Foto copy NPWP
3.       Foto copy Akta Notaris
4.       Foto copy layak sehat
5.       Foto copy SIUP
6.       Foto copy SITU
7.       Foto copy TDP
8.       Foto copy IMB
9.       Foto copy sertifikat tanah
10.   Foto copy situ plane
11.   Foto copy struktur organisasi
Foto copy denah lokasi.

Sedangkan ketentuan untuk pelaksanaan presentasi UKL/UPL perusahaan di Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Bungo:
1.       Surat permohonan pelaksanaan presentasi UKL/UPL oleh pemrakarsa
2.       UKL/UPL disampaikan ke kantor PLH paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan presentasi
3.       Dokumen disampaikan sebanyak 20 eksemplar
4.       Undangan disampaikan secara langsung oleh pemrakarsa beserta dokumen untuk:
a.       Kecamatan yang terkena dampak
b.      Kelurahan/ dusun
c.       Pemuka masyarakat
Semua biaya yang diakibatkan dalam kegiatan presentasi UKL/UPL dari perusahaan ditanggung oleh pemrakarsa.
 

GALERI LINGKUNGAN HIDUP BUNGO

Pemeriksaan lapangan di lokasi pertambangan


Pengambilan sampel di lokasi pertambangan

Tim Wasdal (M.Gadapi,AMAK; Novi Haryati, ST; Wing Widyantoro, SH)



Senin, 08 Agustus 2011

MENUJU INDONESIA HIJAU


PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dicapai melalui perlindungan, peningkatan pelestarian dan pemanfaatan yang berkesinambungan dari sumber daya alam yang dimiliki.

Sumber daya alam yang meliputi tanah, air, udara, tumbuhan dan satwa merupakan unsur pembentukan kualitas dan fungsi lingkungan hidup bagi penopang kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu arah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut meliputi tiga pilar pembangunan yang menekankan kepada aspek ekonomi, social dan lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2005, mengindikasikan telah terjadi kerusakan sumber daya hutan dan lahan seluas lebih dari 43 juta hektar. Kerusakan sumber daya hutan dan lahan tersebut, terus meningkat dengan laju kerusakan sebesar 1,6 juta sampai 2 juta hektar per tahun. Untuk hutan mangrove dengan total kerusakan sekitar 9,2 juta hektar, tingkat kerusakannya mencapai 57,6 persen atau seluas 5,3 juta hektar yang sebagian besar terdapat di luar kawasan hutan, yakni sekitar 69,8 persen (3,7 hektar) dan sisanya 30,2 persen (1,6 juta hektar) terdapat di dalam kawasan hutan.

Kerusakan sumber daya hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya fragmentasi berbagai habitat dan penurunan populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Di samping itu, juga telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan daerah aliran sungai yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah daerah Aliran Sungai yang kondisinya kritis.

Salah satu upaya untuk mendorong mengatasi berbagai permasalahan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang diarahkan kepada kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan peraturan di bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan. Program MENUJU INDONESIA HIJAU yang merupakan salah satu program Kementrian Negara Lingkungan Hidup diharapkan dapat meningkatkan upaya pemerintah kabupaten dalam pemulihan kualitas lingkungan yang dilaksanakan dengan membuka peluang dan kesempatan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Di samping itu, juga melalui pengembangan inovasi dalam menciptakan mata pencaharian alternative untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Program MENUJU INDONESIA HIJAU bertujuan untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten dalam peningkatan penaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Dalam pelaksanaan Program menuju Indonesia Hijau, ruang lingkup pengawasan dilakukan terhadap kegiatan:
1.       Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
2.       Pengelolaan kuantitas dan kualitas sumber daya air yang terdiri dari mata air, sungai (termasuk estuari), danau/ waduk dan rawa.
3.       Pengendalian kerusakan pesisir dan laut.
4.       Pengelolaan keanekaragaman hayati.
5.       Pengendalian sumber penyebab kerusakan atmosfer.
6.       Konservasi energi dan penggunaan energi alternatif.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jambi, yang berada pada posisi koordinat geografis 01o 08’ – 01o 55’ LS dan 101o 27’ – 102o 30’ BT. Kabupaten Bungo sebelah  Utara berbatasan dengan Kab. Tebo dan Kab. Dharmasraya, sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Dharmasraya dan Kab. Kerinci, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Merangin dan sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Tebo. Dengan potensi konservasi sumber daya alam, (yang terdiri atas sumber air, sumber daya hutan dan lahan, dan keanekaragaman hayati), dilakukannya pengendalian kerusakan lingkungan, adanya peran serta masyarakat dan dunia usaha serta lembaga dalam konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, membawa Kabupaten Bungo meraih penghargaan Menuju Indonesia Hijau 2010.  Fokus program menuju Indonesia Hijau adalah Hutan Desa Lubuk beringin, yang sebelumnya sudah dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 109/Menhut-II/2009 Tanggal 17 Maret 2009 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur Seluas ± 2.356 Hektar Terletak dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More